Zulfikar Hamonangan, Anggota DPR RI Dukung Kenaikan PPN, Syarat Melindungi Masyarakat Menengah kebawah

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, SH mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa implementasinya harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Senin (23/12/2024).

Baca juga: Muhammad Kadafi: Revisi UU Sisdiknas Harus Bisa Mengakomodir Tantangan Zaman

Kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021 (3 Tahun yang lalu), termasuk mendapat persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat.

"Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, " tegas Zulfikar Hamonangan, SH.

Baca juga: Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Rahmad Handoyo Beri Catatan Kritis

Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi sembilan bahan pokok (sembako), jasa pendidikan, jasa kesehatan medis dan jasa pelayanan sosial.

Sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Zulfikar H, SH menekankan beberapa poin penting, yaitu penerapan kenaikan PPN harus konsisten hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha besar.

Baca juga: Legislator Nasdem Sri Wahyuni Realisasikan Rusunawa Bagi Ponpes

"Selain itu, Pemerintah harus memastikan perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai 'penyelamat' perekonomian Indonesia.

Terakhir, semua Anggota Fraksi Partai Demokrat akan mengawal skema stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, perkembangan UMKM dan penguatan industri padat karya." Ujar Zulfikar.

Baca juga: Peduli Pengemudi Bentor, Rachmat Gobel Bagi-bagi Jaket Anti air dan Beras Bervitamin

"Kenaikan PPN ini merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan pendapatan negara." Imbuhnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh partai politik, termasuk PDI-P yang dulu menjadi Ketua Panitia, harus ikut bertanggung jawab mendukung dan mensosialisasikan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 yang sudah disepakati bersama ini. **

Baca juga: Bagus Mahendra Minta Kejelasan Koordinasi STIA LAN Makassar-KemenpanRB Guna Pembiayaan Operasional Institusi

(red)